Terkesan Membodohi, Janji Politik Program 1 Juta Untuk Lansia di Luwu Timur Jadi Sorotan

LUWU TIMUR,MBNEWS.CO.ID- Janji politik berupa bantuan kesejahteraan lansia sebesar Rp 1 juta per bulan yang diusung oleh salah satu kandidat Pilkada Luwu Timur menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa program ini sulit diwujudkan dan dianggap sebagai janji yang tak realistis, serta berpotensi membebani keuangan daerah secara serius dan terkesan membodohi masyarakat.

Menurut data BPS, terdapat 25.250 lansia berusia 60 tahun ke atas di Luwu Timur. Jika janji ini diterapkan, pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 303 miliar per tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana daerah bisa membiayai program ini, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu dialokasikan untuk sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur.

Tugiat, S.Ag, mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem, menyoroti janji ini sebagai langkah populis yang tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. 

"Program ini tidak hanya sulit dilaksanakan, tetapi juga menambah beban bagi pemerintah daerah. Dengan jumlah lansia yang fluktuatif, program ini akan menjadi belanja wajib yang sulit dipenuhi,"kata Tugiat Senin (30/9/2024)

Ia menilai janji sebesar Rp 1 juta per bulan bagi setiap lansia terdengar menarik, tetapi tidak realistis. Tugiat juga menambahkan bahwa janji-janji seperti ini bisa memperburuk situasi di Pilkada jika tidak disertai program-program yang jelas dan masuk akal.

"Kita berharap Pilkada kali ini tidak hanya diwarnai janji-janji bombastis yang sulit direalisasikan. Ini hanya strategi untuk meraup suara, tetapi tidak didukung oleh perencanaan yang jelas," lanjutnya.

Kekhawatiran juga muncul terkait transparansi pendanaan dan risiko yang dihadapi daerah jika program ini dilaksanakan. Tugiat mengingatkan bahwa tanpa rencana anggaran yang matang, janji politik semacam ini hanya akan menjerumuskan Luwu Timur ke dalam kesulitan keuangan.

"Jika tidak berhati-hati, janji ini malah akan menjadi bumerang bagi daerah. Bukan membantu, tetapi justru mempersempit ruang fiskal kita, sehingga hal-hal yang lebih penting bisa terabaikan," ungkapnya.

Tugiat juga menggarisbawahi bahwa setiap program haruslah disertai perencanaan keuangan yang jelas dan hati-hati, agar tidak terkesan membodohi masyarakat. 

"Anggaran daerah dipantau ketat oleh hukum dan tata kelola administrasi negara. Jika tidak ada perencanaan yang matang apalagi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, masyarakat kita harus cerdas jangan mau di kibulin jengan janji-janji politik kosong." tutup Tugiat.

Janji bantuan Rp 1 juta per bulan ini kini menjadi sorotan utama, dengan semakin banyak pihak yang mempertanyakan niat dan realistisnya program tersebut.(IB)